September 27, 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Listrik Secara Terpusat

Pilih Bahasa

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan pembayaran tagihan listrik pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Listrik Satuan Kerja akan dilaksanakan secara terpusat terhitung mulai bulan Januari 2023;

2. Satuan Kerja wajib menginput data ID pada aplikasi E-BIMA secara tepat dan akurat. Apabila terdapat kendala penginputan agar segera berkoordinasi dengan tim verifikasi pembayaran listrik pusat;

3. Satuan kerja yang sudah terlanjur membayar tagihan pembayaran listrik gedung kantor bulan Januari 2023 agar mengajukan persetujuan revisi POK atas dasar persetujuan Eselon I. Selanjutnya segera berkoordinasi dengan tim verifikasi pusat untuk pembayaran listrik bulan selanjutnya;

4. Gedung kantor yang masih menggunakan listrik pra bayar agar segera diupgrade menjadi pasca bayar untuk memudahkan proses pembayaran listrik. Diharapkan pada saat pengajuan pembayaran listrik selanjutnya, seluruh satuan kerja telah menggunakan listrik pasca bayar;

5. Pembayaran tagihan listrik rumah dinas menjadi tanggung jawab penghuni rumah dinas, apabila tidak dihuni maka pembayaran tagihan listrik dapat diajukan ke pusat;

6. Rumah dinas yang masih menggunakan listrik pasca bayar agar segera dilakukan perubahan menjadi prabayar (token) paling lambat bulan Februari 2023;

7. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan perubahan listrik dari pasca bayar maupun dari prabayar dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja;

8. Satuan kerja dihimbau menggunakan listrik kantor secara efektif dan efisien untuk menghindari pemborosan listrik. Pimpinan satuan kerja diharapkan memantau penggunaan listrik secara bijak;

9. Tagihan listrik satuan kerja yang dapat dibayar adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor;

b. Gedung kantor pinjam pakai;

c. Gedung kantor sewa;

d. Tempat sidang diluar gedung kantor (Zetting Plaat);

e. Gedung lainnya di lingkungan kantor;

f. Rumah dinas yang tidak berpenghuni;

informasi selengkapnya, silakan klik tautan berikut: Download Pengumuman

Instansi Terkait

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat di akses disini

Contoh Surat Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban.

Jumlah Pengunjung

025744
Users This Month : 3519
Users This Year : 19435
Total Users : 25744
Views Today : 163
Views Last 30 days : 8839
Views This Month : 7399
Views This Year : 49046
Total views : 68233

Lokasi