September 27, 2023

Beranda › Berita › Artikel › Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 4 Tahun 2015 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Penilaian Unsur Penyalahgunaan Kewenangan Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2014 jo. Perma No. 4 Tahun 2015 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pilih Bahasa

Abstrak

Konsep Penyalagunaan Wewenang sebagaimana terdapat dalam UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan dualisme pengertian. Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hokum pidana dan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi jelas mengalami perbedaan dari segi konsep dan penegakkan hukumnya. Penelitian ini menguraikan mengenai konsep penyalagunaan wewenang dari perspektif hukum administrasi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual agar dapat dimengerti mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dan akibat hukumnya dalam hukum administrasi, serta hubungannya dengan penegakkan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi, Tindak Pidana Korupsi

Link Artikel: Lihat/Download File

Instansi Terkait

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat di akses disini

Contoh Surat Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban.